Kediriwae – Pemerintah Kota Kediri kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WTP ini diraih oleh Kota Kediri selama 12 tahun beruntun.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengaku bersyukur Kota Kediri bisa mempertahankan opini WTP itu.
Ia pun telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 yang diserahkan oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin.
“Alhamdulillah kami semua bersyukur Kota Kediri berhasil mempertahankan Opini WTP. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Wali Kota Vinanda, Sabtu (30/5/2026).
Mbak Wali mengungkapkan pencapaian Opini WTP ini bermakna bahwa Pemerintah Kota Kediri mampu menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, efektif, efisien dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun di tengah tantangan ekonomi serta tuntutan efisiensi anggaran yang semakin tinggi.
Pencapaian ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi bukti bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Kediri tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian pengelolaan anggaran dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.
Wali kota termuda ini menegaskan pengelolaan keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pemkot Kediri memastikan setiap program dan anggaran diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga transformasi digital pelayanan publik.
Pengawasan internal juga terus diperkuat melalui optimalisasi SPIP, peningkatan kualitas perencanaan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program.
“Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam mempertahankan opini WTP ini, Pemerintah Kota Kediri menghadapi tantangan.
Mbak Wali menjelaskan tantangan terbesarnya adalah menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah secara berkelanjutan.
Regulasi keuangan daerah terus berkembang dan semakin kompleks membutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat dari seluruh jajaran. Tantangan lainnya adalah memastikan tertib administrasi, Proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan aset daerah, serta penguatan pengendalian internal harus berjalan optimal di tengah dinamika kebutuhan pembangunan dan keterbatasan sumber daya.
Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu menambahkan konsistensi Kota Kediri dalam meraih opini WTP didukung oleh komitmen kuat pimpinan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, disertai penguatan sistem pengendalian dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Kediri terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi agar proses menjadi lebih transparan, akurat, dan mempermudah pengawasan.
Selain itu, koordinasi dan pendampingan antar perangkat daerah juga diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset.
“Pemkot Kediri juga membangun budaya kerja yang menekankan akuntabilitas, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi,” pungkasnya.
Turut mendampingi, Ketua DPRD Firdaus, Pj Sekda Endang Kartika, Plt Inspektur Edi Darmasto, dan Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu. (*)
