Kediriwae – Pasangan calon Bupati Kediri nomor urut 1 Deny Widyanarko dan calon Wakil Bupati Kediri Mudawamah melakukan sambang dusun yang ada di Kecamatan Semen dan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam rangkaian kampanye Pilkada 2024.
Dalam kesempatan itu, Deny juga melakukan kontrak politik dengan warga. Deny bersedia mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kediri apabila ke depan dirinya tidak sanggup mewujudkan program pembangunan dusun sebesar Rp300-500 juta per dusun per tahun selama dua tahun bekerja.
Kontrak politik itu sebagai bentuk komitmen Deny dalam menjaga integritasnya sebagai calon pemimpin asli Kediri.
“Itu adalah komitmen saya, bahwa program kami Rp300 juta-Rp500 juta per dusun per tahun itu benar-benar supaya bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk wujud komitmen saya, bahwa saat saya nanti menjabat sebagai Bupati Kediri, dalam kurun waktu dua tahun itu saya akan menganggarkan program pembangunan dusun. Bila dalam dua tahun masa jabatan, saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu, akan mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri,” jelas Deny Rabu (9/10/2024).
Program pembangunan dusun Rp300 juta-Rp500 juta per dusun per tahun diyakini mampu mempercepat pembangunan di Kabupaten Kediri sehingga terwujud Kediri Hebat, sebagaimana visi dan misi besarnya bersama Hj. Mudawamah sebagai wakilnya dalam Pilkada 2024.
Deny menyebut, program pembangunan dusun hanya akan mengurangi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri sebesar Rp3,6 triliun. Sehingga, postur anggaran daerah masih sangat besar untuk kepentingan publik lainnya.
Dalam kontrak politik tersebut, Deny bersama masyarakat menandatangani perjanjian bersama perwakilan sejumlah warga. Setelahnya, kontrak politik itu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sebagai bukti yang nantinya bisa ditagih dan dipertanggungjawabkan.
Deny juga mengklaim, sudah melakukan kontrak politik dengan kelompok masyarakat dari ratusan dusun di Kabupaten Kediri. Kontrak perjanjian itu akan ia teruskan ke seluruh dusun, sehingga masyarakat bisa mengetahui seluruh visi misi dan program kerjanya yang pro terhadap rakyat.
“Kami selama ini sudah melakukan kunjungan ke dusun di Kabupaten Kediri, kira-kira dusun 500 lebih dan ini terus dilakukan. Setiap kunjungan dusun, kami sertai dengan kontrak politik yang sama,” tegas pria asal Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri itu.
Lebih lanjut, Deny yang suka mengenakan blankon ijo tersebut menambahkan, dengan program Rp300 juta-Rp500 juta per dusun tersebut, masyarakat memiliki andil besar dalam menentukan kebutuhan apa yang diperlukan di masing-masing dusun.
“Mengingat dalam hal ini, masyarakatlah yang akan mengusulkan serta menentukan skala prioritas kebutuhan, yang saat ini tengah diperlukan oleh masing-masing dusun melalui program pembagunan dusun senilai Rp 300-500 juta per dusun tersebut,” terangnya.
Program pembangunan dusun tersebut, tambah dia, dinilai cukup fleksibel. Postur anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan seperti pelaksanaan pembangunan, meningkatkan perekonomian dan kegiatan kepemudaan seperti pelatihan, olahraga dan lain sebagainya.
“Jadi penggunaannya cukup fleksibel, misalkan diperuntukkan untuk sektor ekonomi seperti bantuan pengadaan barang maupun alat pendukung bagi kinerja pelaku UMKM, lalu di sektor perikanan maupun pertanian hal ini sangat bisa direalisasikan melalui usulan-usulan yang nantinya muncul di setiap dusun. Saya yakin, bahwa sebenarnya masyarakatlah yang tau akan kebutuhan di dusunnya, dan apa yang menjadi masalah di dusunnya,” pungkasnya. (*)
