Kediriwae – Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKB, K.H. An’im Falachuddin Markus menegaskan komitmennya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, khususnya di lembaga swasta.
Gus An’im di Kediri, Jumat (12/12/2025) menyoroti tentang disparitas kesejahteraan antara guru madrasah swasta dengan guru di sekolah negeri maupun pendidikan umum, padahal peran mereka sama pentingnya.
”Selama ini guru madrasah, terutama di madrasah-madrasah swasta, walaupun punya peran yang sama dengan guru-guru madrasah negeri maupun di sekolah Pendidikan umum, namun tingkat kesejahteraan mereka masih sangat-sangat belum mencukupi,” katanya di Kediri.
Pihaknya mendorong adanya payung hukum pemerintah daerah (Pemda) untuk menyisihkan anggaran bagi madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama.
Menurut dia, dengan UU Pesantren dan dibuatkan turunan undang-undangnya tentunya ada payung hukum yang kuat untuk memberikan perhatian ke guru madrasah.
”Dengan adanya Undang-Undang Pesantren dan kemudian akan dibuatkan turunan undang-undangnya, serta diperlukan adanya Perda di daerah, maka pemerintah daerah akan punya payung hukum untuk memberikan kontribusi kepada guru-guru madrasah ini,” ungkap dia.
Terkait alokasi 20% APBN untuk pendidikan, Gus An’im menyebut bahwa perjuangan memastikan anggaran tersebut sepenuhnya terserap untuk pendidikan murni masih menghadapi tantangan.
”Memang prakteknya tidak seperti yang kita bayangkan, karena banyak sekali kementerian-kementerian yang mendirikan lembaga pendidikan, itu juga masuk ke anggaran 20 persen itu tadi,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya acara “Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam)” bertema “Meneguhkan Komitmen Legislasi Demi Penguatan Kompetensi dan Kesejahteraan GTK Madrasah” ini bisa membuka ruang yang lebih baik untuk perlindungan serta kesejahteraan guru ke depannya. (*)
