Kediriwae – Ratusan petani dari Desa/Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, unjuk rasa di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kediri, Jawa Timur, menolak penolakan terhadap pengukuran dan sertifikat tanah atas nama desa.
Ketua DPW Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Indonesia Jawa Timur Jihat Kusumawan mengatakan para petani keberatan terkait dengan rencana tersebut.
Menurut mereka, aksi pencaplokan lahan garapan mencederai rasa keadilan masyarakat dan membunuh perekonomian petani.
Ia menyebut, sebelumnya sudah ada kesepakatan 60 hektare lahan bekas HGU PT Manglia Dian Perkasa, namun kemudian pindah ke lahan garapan petani.
“Fasum dan fasos itu sudah ada kesepakatan di 60 hektar lahan eks HGU PT Mangli Dian Perkasa. Lokasinya ada di cengkehan. Tetapi kenapa hari ini dipindah ke lahan garapan petani,” katanya di sela aksi, Kamis (28/8/2025).
Ia mengatakan, petugas dari desa bersama tiga pilar melakukan pematokan di lahan garapan petani Rabu (27/8/2025) dengan luas lahan 5 hektare. Padahal, selama ini petani memanfaatkan lahan itu untuk bertanam cabai dan jagung.
Pihaknya mengatakan, petani tidak mempermasalahkan pembangunan fasilitas umum dan fasiltias sosial, namun harusnya sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak menggunakan lahan petani.
Ia berharap, pemerintah mendengarkan aspirasi warga. Sebab saat ini petani pun masih berupaya mengajukan penguasaan lahan eks HGU itu secara legal ke pemerintah.
Diketahui bahwa anggota Paguyuban Tani Puncu Makmur sebanyak 780 petani dan yang melakukan aksi unjuk rasa kali ini sekitar 300 petani. Mereka saat ini dalam proses mengajukan penguasaan lahan eks HGU itu secara legal ke pemerintah sejak tahun 2020. (*)
